Jayapura |IndonesiaMAJU.online– Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya membantah isu bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung racun dan digunakan sebagai alat genosida. Isu ini beredar di kalangan masyarakat Papua dan dinilai dapat mengganggu stabilitas.
"Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya adalah melindungi masyarakat dari isu-isu yang tidak benar dan dapat mengganggu kedaulatan negara. Saya melihat di media sosial dan berita-berita bahwa ada tuduhan MBG berisi racun dan genosida, dan saya tegaskan itu tidak benar," ujar Kogoya dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (12/3).
Ia menekankan bahwa program MBG bertujuan untuk memastikan anak-anak serta kelompok rentan mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi.
"Dengan MBG ini, negara memastikan bahwa masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Tidak ada satupun niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri," tegasnya.
Imbauan kepada Sekolah dan Rencana Pelaksanaan MBG
Lebih lanjut, Kogoya mengimbau kepala sekolah untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mengajak siswa berdemo menolak MBG.
"Kalau ada yang berani mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang hak yang diakui negara, tetapi anak-anak tidak boleh ikut. Mereka harus fokus belajar," ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong, menekankan pentingnya sosialisasi manfaat MBG untuk mengatasi kesalahpahaman di masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa distribusi MBG di wilayah Papua, khususnya Jayapura, akan dilakukan secara bertahap setelah Idulfitri 2025.
"Sosialisasi ini sangat penting karena sebelumnya ada penolakan. Jadi, kita harus terus menjelaskan manfaat MBG. Untuk teknis pelaksanaan, nanti akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Rencananya, setelah Lebaran, distribusi akan dimulai secara bertahap, karena tidak mungkin langsung 100 persen," jelas Ramses.
Persiapan Infrastruktur dan Tenaga Pendukung
Ramses juga memastikan bahwa Pemprov Papua telah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung program ini, termasuk penyediaan lahan untuk Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Saat ini, sudah ada empat titik yang siap digunakan.
"Ada beberapa dapur yang sudah siap, di antaranya satu di Keerom, satu di Abepura yang dikelola secara mandiri, serta rencana pengembangan di Waena dan Sentani. Untuk wilayah lain masih dalam tahap persiapan," terangnya.
Selain itu, berdasarkan informasi dari BGN, saat ini terdapat 18 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang telah diterjunkan untuk mengelola MBG di Papua. Mereka akan bertugas di berbagai wilayah, termasuk satu orang di Yappen, satu orang di Biak, satu orang di Sarmi, serta 15 orang yang bertugas di Jayapura dan sekitarnya.(*)