TEGAL,IndonesiaMAJU.online-Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengadakan diskusi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tegal, Jawa Tengah, pada Senin (25/11/2024). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) ini bertujuan mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah perairan serta membahas isu-isu terkini yang dihadapi nelayan dalam aktivitas penangkapan ikan.
Diskusi ini dipimpin oleh AKBP Suratno, S.H., M.M., selaku Kasi Opsnal Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, bersama jajarannya. Turut hadir Wakil Ketua DPC HNSI Tegal, H. Suryadi, beserta pengurus organisasi. Beberapa isu krusial dibahas, termasuk aksi demonstrasi nelayan pada 16 Oktober 2024 yang sempat memanas akibat kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Demonstrasi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan nelayan terhadap aturan PIT, yang mencakup zonasi, sistem kuota, kontrak, serta migrasi kapal kecil di atas 12 mil. Para nelayan menilai aturan ini merugikan mereka, terutama dengan pemberlakuan pajak PNBP sebesar 5-10 persen sesuai GT kapal.
Untuk mencegah aksi serupa yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengambil langkah proaktif, termasuk:
1. Peningkatan patroli perairan untuk memastikan situasi tetap kondusif.
2. Dialog dan komunikasi terbuka dengan nelayan guna merespons keluhan mereka secara langsung.
3. Edukasi tentang aturan perikanan agar para nelayan memahami regulasi yang berlaku.
"Kami berharap aspirasi nelayan disampaikan secara tertib dan sesuai hukum. Hindari provokasi yang dapat memicu kerusuhan atau merugikan fasilitas umum," ujar AKBP Suratno.
H. Suryadi menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Ditpolair dan menekankan pentingnya peran aparat dalam menjembatani komunikasi antara nelayan dan pemerintah. Ia berharap sinergi ini dapat melahirkan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan nelayan.
Pertemuan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain:
Peningkatan sosialisasi aturan perikanan di kalangan nelayan.
Pembukaan jalur komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah.
Penyelesaian konflik melalui dialog damai demi menjaga stabilitas keamanan wilayah perairan Tegal.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan situasi kondusif dan mendukung keberlanjutan kehidupan para nelayan di wilayah Tegal.(Angga)